peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015

1127. Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Edisi 1 Tahun 2015. 2015. Peraturan Perundang-undangan. Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang. 7 Tahun 2019 Tentang. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Nomor Tambahan. Download Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 REPUBLIK INDONESIA. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 52. Donasi Sekarang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 52: Judul: Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/kota: T. ABSTRAK PERATURAN. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;. c. Terima kasih sudah berkunjung. 2017/NO. BN = Berita Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 2017/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014b. go. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Entang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. lampiran. Subjek. Permen ini mengatur tentang prinsip-prinsip, konsep, definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan. Lampiran 2. 23 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)-20 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Silahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 melalui link di bawah ini: Download PDF. Pejabat Pengundangan. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 37 th 2014 Ttg. Nomor Pengundangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 679) ; 5. 52 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 5. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2008 tentang. Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Walikota Parepare Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. 2015 No. 2011 No. Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah. 04/2015 tentang Nilai. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Uir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,. ID : 42 HLM. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa; 10. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Mencabut : PERMENDAGRI No. Artikel. 2021/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Lampiran 3. Judul. E. Mencabut : PERMENDAGRI No. 25 November 2015: Subjek:-Status: Berlaku: Sumber:-Urusan Pemerintahan: - Bidang Hukum:-Bahasa:. Permendagri No. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Iota Kerja Departemen. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. Jenis. Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Lampiran 4. Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman. 5311, LL SETNEG : 17 HLM. Bidang. - 3 - 7. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2008. Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 6. 5264, LL SETNEG : 7 HLM. 52. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 4. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Men. Semoga informasi peraturan ini bermanfaat. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 12); 5. TENTANG. METADATA PERATURAN. 2036, LL : 76 hlm. Bahan Produksi Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danSilahkan download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 melalui link di bawah ini: Download PDF. Permendagri. 010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Barta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, a tau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1850); 6. Nomor 3474); 4. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Terima kasih sudah berkunjung. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH. I. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati. Bahwa adat istiadat dan nilai social budaya. Nomor. Nomor. SALINAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. id : 8 hlm. 52, BD. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah. 7, BN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Anggota : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 52 tahun 2018 tentang pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang : a. Minggu, 29 September 2019 Regulasi; 5881 Share : Facebook Twitter WhatsApp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah T. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 52: Tahun: 2015: Tentang: PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016Peraturan Menteri Daktum Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 12. 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah T. ID : 9 HLM. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Indonesia, Kementerian Dalam. go. id : 8 hlm. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI . Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015. 7. 1. Pejabat Pengundangan. 2017 Februari 03 BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DATA PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2016; 2017 Januari 27 BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DATA INFORMASI JABATAN PELAKSANA DAN PETA JABATAN SKPD; 2015 Januari 12 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Izin Cuti ke Luar Negeri dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian dalam Negeri. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah; PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R. 80, BN. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik - 3 -bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Cuti Ke luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawa i Negeri Sipil di Lingkungan Departemen. E. 4. Download Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Mencabut :KEMENDAGRIMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2014. U. - 3 - 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 7. 010/2018 tent ang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 52/pmk. Belum Tersedia. bahwa dalam rangka menghormati dan menjamin hak tradisional hukum adat Pemerintah Daerah perlu memperkokoh nilai adat sebagai identitas dan jati diri masyarakat adat-istiadat, guna mendukung. BN = Berita Negara. 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 52. Semua Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; 11. Di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) pada Juli 2014 yang lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. id : 4 hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pejabat Pengundangan.